Pemerintah dan DPR Remehkan Penanganan HAM

Penulis : Thomas Harming SuwartaKamis, 30 Agustus 2012 21:08 WIB



JAKARTA--MICOM: Meskipun Presiden sudah mengeluarkan keputusan presiden soal perpanjangan masa jabatan Komisioner Komnas HAM periode 2007-2012, aroma ketidakseriusan pemerintah dan juga DPR terhadap isu HAM di Tanah Air makin jelas tercium.

"Situasi yang dialami oleh Komnas HAM saat ini adalah bagian kecil dari sikap dan niat pemerintah dan juga DPR yang tidak cukup responsif apalagi peduli dengan soal-soal HAM di Tanah Air," tegas pengamat politik UI Boni Hargens yang bersama aktivis masyaarakat sipil mendatangi Kantor Komnas HAM, Kamis (30/8) sore.

Ia menegaskan, kalaupun ternyata diperpanjang, proses yang dilewati sebelumnya sampai keluarnya keputusan politik perpanjangan sudah cukup memberi gambaran betapa pemerintah dan DPR tidak mau peduli dengan isu-isu HAM.

"Bagaimana mungkin, mengurus soal-soal seperti ini saja harus berlarut-larut? Ini sikap arogan DPR dan ketidakpedulian SBY saja. Jadinya ya institusi ini antara ada dan tiada," imbuh Boni.

Ia membeberkan bagaimana SBY merespons isu-sisu HAM selama masa kepemimpinan dia, seperti beratus-ratus surat yang dilayangkan oleh Ibunda korban tragedi Trisakti, Sumarsih, kepada SBY yang satu pun tidak direspons.

"Tetapi giliran satu surat Nazaruddin saat itu, kok SBY cepat sekali meresponsnya. Ini kan jelas sikap semacam ini tidak punya keberpihakan pada HAM," imbuhnya.

Hal yang sama terjadi pada DPR yang menurut mahasiswa ilmu politik Universitas Humboldt, Jerman, ini terlalu sibuk dengan agenda politik taktis mereka sendiri.

"Kalau saja ingar-bingar politik praktis tidak menguasai senayan, maka soal-soal seperto seleksi Komisioner ini tidak boleh lalai. Kondisi ini sangat mengerikan, karena justru lembaga negara yang diharapkan publik mengurus soal HAM secara sistematis diabaikan oleh Pemerintah dan DPR," tandas Boni. (SW/OL-10)